Rencana Strategis

                                                  

BAB  I - PENDAHULUAN

 

 1.1              KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan meliputi wilayah Hukum:

  1. Kecamatan Tungkal Ulu.
  2. Kecamatan Merlung.
  3. Kecamatan Batang Asam.
  4. Kecamatan Tebing Tinggi.
  5. Kecamatan Renah Mendaluh.
  6. Kecamatan Muara Papalik.
  7. Kecamatan Pengabuan.
  8. Kecamatan Senyerang.
  9. Kecamatan Tungkal Ilir.
  10. Kecamatan Bram Iram.
  11. Kecamatan Seberang Kota.
  12. Kecamatan Betara.
  13. Kecamatan Kuala Betara.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga kenegaraan baik di pusat maupun didaerah apabila diminta.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut,  Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dari waktu kewaktu senantiasa  berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas lembaga peradilan dengan berusaha meningkatkan performa kerja sejalan dengan perbaikan-perbaikan  yang dilakukan Mahkamah Agung RI meliputi : 

  1. Manajemen dan kepemimpinan badan peradilan.
  2. Kebijakan Peradilan.
  3. Sumber daya manusia, material dan keuangan.
  4. Proses Peradilan / Pengadilan.
  5. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan.
  6. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan.
  7. Kepercayaan publik.

Manajemen dan kepemimpinan badan peradilan meliputi:

  • Penjabaran sasaran jangka pendek dalam program kegiatan yang tepat.
  • Penyampaian tata nilai untuk pencapaian umum.
  • Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan.                                                 

Kebijakan peradilan meliputi:

  • Pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan.
  • Tujuan yang ditetapkan efektif dan memberikan dampak perubahan.
  • Pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan.
  • Penetapan prosedur menjamin proses pemantauan dengan baik.
  • Sarana teknologi mendukung proses komunikasi tujuan, rencana dan prosedur.

Sumber daya manusia, material dan keuangan meliputi:

  • Pengelolaan sumber daya hakim secara efektif.
  • Ketersediaan SIMKEU yang trasparan.

Proses peradilan / pengadilan meliputi:

  • Pemisahaan peran dan tanggung jawab hakim dan staf pengadilan.
  • Hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan.

Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan  meliputi:

  • Petugas menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab.
  • Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna.

Keterjangkauan pelayanan badan peradilan  meliputi:

  • Biaya perkara yang terjangkau masyarakat.
  • Akses yang mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan.

Kepercayaan publik meliputi:

  • Menyediakan informasi proses perkara pengadilan.
  • Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, penetapan.
  • Menyediakan informasi proses perkara pengadilan.
  • Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan perkara, rencana, dan penetapan.

                         

1.2              POTENSI  DAN PERMASALAHAN

A.      Potensi yang di miliki.

Potensi yang dimiliki Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/ perundang-undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

  1. Pemegang kekuasaan kehakiman.
  2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
  3. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan..
  4. Memiliki pedoman perilaku hakim.
  5. Secara rutin menerbitkan Laporan tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
  6. Memiliki hubungan baik dengan instansi vertikal maupun Instansi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

 B.       Permasalahan.

Permasalahan yang harus menjadi fokus perbaikan adalah:

  1. Pola manajemen di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengadopsi pola manajemen modern namun belum terlaksana dengan baik.
  2. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kurang responsive terhadap dinamika masyarakat.
  3. Kebijakan Mahkamah Agung yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
  4. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai terutama untuk peradilan anak dan untuk kaum difabel.
  5. Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
  6. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat.
  7. Manajemen perkara sedang dibangun berbasis IT.
  8. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat.
  9. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk berperkara.
  10. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal.
  11. Fungsi pengawasan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal masih sangat lemah.

 

                                        

 
 

BAB  II  -  VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS

 

 

 

 

 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.                                 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapainannya melalui pembinaan penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang  prima,  pengadilan  yang  terjangkau,  kepercayaan  dan  kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi  yangkondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan

 

2.1  VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah  Agung 2010-2035.

Adapun visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan visi Mahkamah Agung  RI dirumuskan  sebagai berikut:

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia  Yang Agung

Visi  dimaksud  bermakna  sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

 

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan Misi dari Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

 

Penjelasan dari misi ini, dalam rangka memastikan ‘Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" adalah sebagai berikut:

1.       Menjaga kemandirian Badan Peradilan.                                           

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian Badan Peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian Hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana Badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap). Maka fungsi perencanaan, pelaksaan serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh Badan Peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia

Selain kemandirian institusional, kemandirian Badan Peradilan juga mengandung aspek kemandirian hak untuk memutuskan (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang. 

 

2.       Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Tugas Badan Peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan.  Adalah keharusan bagi setiap Badan Peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakkan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan selain menyentuh aspek yudisial yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

 

3.       Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.

Kualitas kepemimpinan Badan Peradilan akan menentukan kualitas dan kecakapan gerak arah perubahan Badan Peradilan dalam sistem satu atap, peran pimpinan Badan Peradilan selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial), dan tanggung jawab harus diatur sedemkian rupa agar berdaya guna dan berhasil guna, serta mudah diawasi. Pengawasan yang ketat secara terus menerus untuk mencapai daya kerja yang optimal. Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

 

2.3  TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan  Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi  dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.     Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2.     Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemamfaatan teknologi informasi.

3.      Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4.     Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

  

Dengan indikator tujuan sebagai berikut: 

No.

                 Tujuan

Indikator

   Target

1

 

 

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap  sistem  peradilan  melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

 

Persentase para pihak yang percaya

terhadap  sistem  peradilan

 

80 %

 

 2

 Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi

Persentase  perkara yang diselesaikan tepat waktu

 

90 %

3

Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo

 

100 %

Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling /zitting plaats

 

100 %

Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum

100 %

Persentase identitas hukum yang terpenuhii

      100 %

4

 Terwujudnya pelayanan prima bagi

masyarakat pencari keadilan

Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan

90 %

 Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001

10 %

 

2.4  SASARAN STRATEGIS 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Jadi sasaran strategis adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015- 2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut:

  1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
  2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemamfaatan teknologi informasi.
  3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
  4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan danakuntabel.
  5. Terwujudnya  pelaksanaan  pengawasan  kinerja  aparat  peradilan  secara  optimal  baik internal maupun eksternal.
  6. Terwujudnya  transparansi  pengelolaan  SDM  lembaga  peradilan  berdasarkan parameter obyektif.
  7. Meningkatnya  pengelolaan  manajerial  lembaga  peradilan  secara  akuntabel,  efektif dan efisien

 

2.5 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan visi dan misi yang diuraikan maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengusulkan Program-program Utama dan Pokok sebagai berikut:

A.    Program Utama

1.      Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. 

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ditunjang dengan anggaran sebesar Rp 4.373.512.000,- dana yang bersumber dari APBN Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. dengan perincian sebagai berikut:

  • Penyelenggaraan gaji, honorarium dan tunjangan sebesar Rp. 2.815.187.000,-
  • Penyelenggaraan non operasional perkantoran sebesar Rp. 63.600.000,-
  • Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp. 943.225.000,-

 

2.      Program Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan tingkat banding dan tingkat pertama.

Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan ditingkat banding dan tingkat pertama sebagaimana akan sangat menunjang kelancaran dan keberhasilan dari tugas pokok Badan Peradilan, baik itu sarana prasarana atau perlengkapan untuk tahun Anggaran 2017 berupa:

  • Pengadaan pengolah teknologi informasi senilai Rp. 5.000.000,-
  • Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi senilai Rp. 65.000.000,-.
  • Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran senilai Rp. 369.000.000,-
  • Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP senilai Rp 112.500.000,-

 

3.      Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada bagian program ini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 72.660.000,- yang ditujukan untuk:

  • Pelaksanaan pos pelayanan hukum senilai Rp 24.000.000,-
  • Penyelesaian perkara pidana dan diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Jambi  Rp 47.160.000,-
  • Penyelesaian melalui pembebasan biaya perkara Rp  1.500.000,-

Adapun sumber anggaran berasal dari DIPA Dirjen Badilum Mahkamah Agung R.I.

 

 

 
 

BAB  III  -  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

 

 

 

 

 

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG. 

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia disegala bidang. Saat ini Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi informasi.

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN Ill, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Dari ketiga poin penting  di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni:

  1. Penegakan hukum yang berkualitas
  2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing-masing sasaran pembangunan hukum nasional 2015-2019 diturunkan lagi ke dalam 12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut:

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, mahkamah Agung dari 3 sasaran tersebut hanya bisa melaksanakan 9 arah kebijakan sebagai berikut:

1.    Penegakan Hukum Berkualitas

Kondisi yang menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim. Sistem hukum dan peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparsial dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa  kuatnya  ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja penegak hukum.        

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas melalui arah kebijakan sebagai berikut:      

1.a.   Sistem Peradilan Pidana Terpadu          

Akar masalah yang menyebabkan penegakan hukum pidana secara umum, maupun hukum pidana korupsi secara khusus, tidak berjalan maksimal adalah tidak adanya keterpaduan antar aparat penegak hukum. Ketidakterpaduan itu sendiri sangat kompleks meliputi aspek: 

  • substansi yakni, banyaknya pengaturan tentang sistem peradilan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan inkonsistensi pengaturan;
  • kelembagaan yakni, tidak adanya sinkronisasi antar instansi, tumpang tindih, konflik kewenangan, dan munculnya sifat instansisentris;
  • mekanisme, yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan terpencarnya data criminal dan bolak-balik berkas perkara yang sangat merugikan tersangka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan kebijakan dalam rangka mengatasi ketidakterpaduan dalam proses peradilan pidana melalui strategi penyempurnaan substansi peraturan, perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, dukungan sarana prasarana, optimalisasi biaya operasional penegakan hukum, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.

 

1.b   Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restorative

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud perpaduan sistem penegakan hukum dan penegakan HAM, khususnya hak anak yang dilandasi oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep ini merupakan kebijakan penegakan hukum berlandaskan restorative justice secara formal di Indonesia untuk pertama kali. Sehingga, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan optimal di samping untuk melindungi hak anak, juga sebagai contoh keberhasilan penggunaan restorative justice dalam sistem hukum formal Indonesia sehingga dapat direplikasikan untuk tindak pidana lainnya. Sehingga, Indonesia perlu melaksanakan strategi-strategi dalam persiapan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui strategi peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan restorative justice.

  

1.c Reformasi sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat  

Visi pembangunan nasional 2015-2019 yang ditekankan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga, pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang- undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak, pembentukan small claim court, dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

  

1.d  Pengembangan Sumber Daya Manusia aparat Penegak Hukum

Masih tingginya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publik belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparsial dalam memutus perkara. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra buruk di mata publik. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen, dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum

  

2.       Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan sebagian besar masyarakat menilai bahwa, korupsi merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan sebagai berikut:

                    

Efektifitas Implementasi  Kebijakan Anti-Korupsi

Indonesia telah mengimplementasikan berbagai ketentuan United Nation Covention Againts Corruption (UNCAC) terkait dengan kerjasama penyelamatan aset melalui mutual legal assistance maupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum justice collaborator). Di samping itu, melalui Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan mutual legal assistance, perlindungan justice collaborator  maupun pelaksanaan Stranas  PPK. Permasalahan  ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama luar  negeri  dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi optimalisasi perlindungan justice collaborator  serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

 

3.        Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. Tujuan esensial dari sistem hukum baik  dalam kerangka rule of law maupun rechtstaat, adalah penegakan dan perlindungan HAM. Bahkan, terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam konteks keberlanjutan sosial. Dengan demikian, terdapat korelasi yang signifikan antara sistem hukum, tindak pidana, dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknislainnya

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui arah kebijakan sebagai berikut

 

3.a   Penegakan HAM

Jumlah pengaduan pelanggaran HAM masih cukup tinggi dan belum menunjukkan adanya penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan HAM melalui mediasi, namun masih sedikit pengaduan HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Oleh karenanya, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

 

3.b  Optimalisasi  Bantuan Hukum

Komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan bantuan hukum    bagi    masyarakat    miskin    banyak    menimbulkan    permasalahan   yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

 

3.c  Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik  dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh  belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak  lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

 

4.d Pendidikan HAM

Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh negara. Guna meningkatkan pemahaman mengenai HAM, maka diperlukan pendidikan HAM bagi aparat hukum dan penyelenggara negara. Sehingga,permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudnya sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun, kontribusi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana kontribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses ekonomi pembangunan.

 

3.2.       ARAH    KEBIJAKAN   DAN   STRATEGI   PENGADILAN   NEGERI   KUALA TUNGKAL

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mencapai sasaran Strategis Mahkamah Agung RI telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pengadilan dengan menetapkan tujuh sasaran strategis yang terdiri dari:

  1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
  2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemamfaatan teknologi informasi.
  3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
  4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan danakuntabel.
  5. Terwujudnya  pelaksanaan  pengawasan  kinerja  aparat  peradilan  secara  optimal  baik internal maupun eksternal.
  6. Terwujudnya  transparansi  pengelolaan  SDM  lembaga  peradilan  berdasarkan parameter obyektif.
  7. Meningkatnya  pengelolaan  manajerial  lembaga  peradilan  secara  akuntabel,  efektif dan efisien

Ke tujuh  sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.  Untuk  mewujudkan  visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal membuat usulan program yang dilaksanakan. Adapun program tersebut adalah:

Program utama Pengadilan Kuala Tungkal adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal..

2. Program Peningkatan  Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Persentase ( % ) penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan serta penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi.

3. Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Peningkatan  manajemen Pengadilan Negeri Kuala Tungkal meliputi :

  • Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
  • Peningkatan penyelesaian  proses administrasi perkara.
  • Penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

 

  

 
 

BAB  IV -  PENUTUP

 

 

 

 

  

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2015 – 2019 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2015-2019 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat direviu dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

 

 

Search

  • 01-Achmad-Peten-Sili.jpg
  • 02-Andi-Hendrawan.jpg
  • 03-Ricky-Emarza-Basyir.jpg
  • 04-Denihendra-ST-Panduko.jpg
  • 05-Feri-Deliansyah.jpg
  • 06-Sherly-Risanty.jpg
  • 07-Julianto.jpg
  • 08-Adri-Helver-Roniarta.jpg
  • 09-M-Najmi.jpg
  • 10-Achmad-Usni.jpg
  • 11-Edi-Santoso.jpg
  • 12-Iriyanto.jpg
  • 13-Sulfayetri.jpg
  • 14-Mayrino-Sustra.jpg
  • 15-Desy-Anggraini.jpg
  • 16-Yuvitalia-Syari.jpg
  • 17-Febri-Dwi-Saputra.jpg
  • 18-Johannes-PS-Marbun.jpg
  • 19-Yuli-Ropika-Hasnita.jpg
  • 20-Jhon-Hendriansyah.jpg
  • 21-Esro-Simanjuntak.jpg
  • 22-Suharry-Mondri.jpg
  • 23-Benny-Ramadhan.jpg
  • 24-Iskandar.jpg
  • 25-Mariska-Dewi.jpg
  • 26-Yudi-Adrian.jpg
  • 27-Mutmainah.jpg
  • 28-Fitriyanti.jpg
  • 29-Nora.jpg
  • 30-Abdul-Halim.jpg
  • 31-Supriyadi.jpg
  • 32-Purnamasari.jpg



Login Form

Peta PN se Indonesia

Alamat Kami :
Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH., Kec. Bram Itam, Kuala Tungkal. Jambi 36510
Telp/Fax : 0742-7351000
Email : pn_kualatungkal@yahoo.co.id

Legetøj og BørnetøjTurtle